Renovasi Panti Jompo Diduga Asal-asalan

LUBUKLINGGAU- Proses pengerjaan renovasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur milik Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau diduga asal-asalan. Terbukti, baru satu tahun dilakukan renovasi kondisi plafon sudah banyak yang bocor dan menghitam.

Hal ini tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Lubuklinggau hampir mencapai Rp 400 juta menggunakan APBD 2009.

“Ini merupakan bahan evaluasi kita kedepan terhadap pengerjaan proyek tahun 2010 yang dianggarkan kembali oleh Dinsos. Dengan dana yang hampir sama jumlahnya dan saat ini tengah dikerjakan. Tadi, kita sudah bertemu dengan pelaksananya untuk meminta supaya proses renovasi ini diawasi betul dengan sebaik-baiknya. Kemudian, kualitasnya juga harus diperhatikan. Karena panti jompo ini dihuni oleh orang tua, kalau kamar bocor dikhawatirkan akan menyusahkan mereka nantinya. Dan juga diharapkan kepada SKPD terkait melakukan pengawasan terhadap proyeknya tersebut,” papar Wakil Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang juga Koordinator Komisi I, Merismon, kepada wartawan koran ini usai melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Lubuklinggau, yang kerap disebut Panti Jompo, di Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Jumat (13/8).

Ditambahkan Merismon, sidak ini dilakukan dalam rangka mengetahui Laporan Keuangan Daerah (LKD) Pemkot Lubuklinggau 2009. Untuk itu, dalam melakukan pembahasan, DPRD mengundang seluruh SKPD guna meminta penjelasan laporan penggunaan anggaran yang ada di setiap SKPD.

“Saat ini Komisi I sedang melakukan pembahasan dengan mengundang SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan program di tahun 2009. Dan pada hari ini (kemarin, red) kita mengevaluasi pelaksanaan program di SKPD Dinsos. Kita melihat dalam LKD-nya itu cukup besar anggaran di Dinsos, salah satunya pelaksanaan program renovasi panti sosial. Kami merasa kecewa dengan pelaksanaan pengerjaan renovasi tersebut dengan menggunakan anggaran tahun anggaran 2009 berkisar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta itu,” terangnya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I lainnya, Nuzuan Ahdi. Dia mengatakan, renovasi Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur pada tahun anggaran 2009 lalu tidak memiliki kualitas yang baik.
“Ini baru pertengahan 2010, kondisi bangunan sudah banyak yang bocor serta plafon banyak yang sudah menghitam. Kami mengharapkan kepada Dinsos benar-benar mengawasi proses rehabilitasi bangunan yang saat ini tengah dikerjakan. Jangan hanya menghabiskan uang daerah, kalau bisa anggaran yang ada betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,” harapnya.

Pada prinsipnya, kata dia, pengerjaan renovasi sangat tidak berkualitas dan tidak memuaskan.
“Satu hal yang kami pertanyakan, anggaran 2010 yang nominalnya lebih dari anggaran 2009 saat ini dikerjakan hanya satu kegiatan saja. Artinya nilai Rp 167 juta, kemudian Rp 260 juta tidak dimaksimalkan. Sedangkan kita sebentar lagi akan tutup tahun. Kalau memang anggaran tersebut tidak terpakai harus di Silpa-kan, dan akhir tahun jangan mengambil anggaran lagi. Dua tahun anggaran 2009-2010 dana rehab panti sosial telah menelan anggaran lebih dari Rp 800 juta, sangat luar biasa,” sindirnya.

Terpisah, Kepala Dinsos Kota Lubuklinggau, Edison Jaya saat dikonfirmasi menerangkan, rehab pada 2009 tidak semua bangunan di perbaiki. Melainkan hanya plafon bangunan di barisan kanan yang diganti.
Sedangkan seluruh plafon bangunan di barisan kiri tidak diganti hanya dilakukan pengecatan. “Sehingga wajar saja kalau plafon itu tampak sudah buruk, karena memang tidak diganti tapi hanya dicat. Itupun menggunakan sisa cat dari bangunan di sebelahnya,” jelas Edison.

Menurut Edison, rehab yang dianggarkan dalam APBD 2010 ini akan mengganti plafon bangunan yang belum diganti saat rehab tahun lalu. “Tahun ini akan mengganti plafon yang sudah rusak itu,” ujarnya.

Dia menambahkan, dana yang dianggarkan dalam APBD 2010 juga untuk rehab total aula panti, gedung dan kantor yang ada dibagian depan komplek Panti Jompo. “Termasuk bangunan yang akan dipinjam pakai untuk sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID),” paparnya.

Ia membantah dana rehab yang dianggarkan pada tahun 2009 mencapai Rp 400 juta. Namun ketika ditanya jumlah dana yang sebenarnya Edison mengaku tidak ingat.

“Tidak sampai Rp 400 juta. Tapi kalau rehab tahun ini total dananya hampir mencapai Rp 400 juta,” pungkasnya. (06/07)

Related Articles :